Irigasi Jadi Masalah Utama Pertanian

PANGKALAN BUN –  Setiap daerah, termasuk Kalteng diharapkan bisa berkontribusi terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Namun saat ini pertanian padi di Kalteng baru mampu satu kali panen dalam satu tahun. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah irigasi.

“Persoalan utama di Kalteng adalah irigasi primer, sekunder dan tersier yang belum terkelola dengan baik. Termuan saya di lapangan banyak sawah-sawah yang tersumbat irigasinya dan belum adanya bendung untuk menampung air,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, H Hamdhani.

Menurut Hamdhani, TNI AD dan Kementerian Pertanian telah menandatangani nota kesepahaman demi mencapai target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

Peran TNI untuk mendukung program swasembada pangan tiga tahun yaitu melakukan penyuluhan kepada para petani. Menunjang sarana pertanian seperti pengadaan traktor, subsidi pupuk, dan pengadaan bibit. Berdasarkan MoU antara TNI-AD dengan Kementerian Pertanian, maka pendampingan TNI-AD meliputi kegiatan, sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam APBN-P 2015, Kementan memperoleh tambahan anggaran sampai Rp 16,9 triliun, sehingga anggarannya menjadi Rp 32,7 triliun, yang difokuskan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, bantuan pupuk, dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Tambahan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 1,1 juta areal lahan pertanian mencapai Rp 1,32 triliun. Ada juga anggaran pengadaan benih untuk 12 ribu Ha lahan tebu sebesar Rp 1,18 trilun. Anggaran bantuan pupuk untuk 3,6 juta Ha lahan padi dan jagung mencapai Rp 2,33 triliun.

Menurut Hamdhani, Komisi IV DPR RI telah  menyetujui anggaran Rp 200 miliar untuk Babinsa. Namun setelah ditinjau ke lapangan dan hasil pertemuan dengan Babinsa anggaran tersebut memang belum memadai dibandingkan dengan jumlah Babinsa dari seluruh Indonesia.