Sengketa Marak, Pemerintah Tak Tegas dan Aparat Tak Netral

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng H. M. Asera menyebut ketidaktegasan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab utama terus bertambahnya persoalan tata guna lahan di Kalteng. Mulai dari sengketa lahan hingga “keberanian” pengusaha melakukan aktivitas usahanya meskipun belum mengantongi izin yang clear and clean.

“Bahkan lebih parah lagi, contohnya di wilayah Kabupaten Kapuas, ada perusahaan perkebunan yang sudah nyata-nyata izinnya dicabut oleh bupati, tetapi cuek saja dan sampai saat ini tetap beroperasi. Tetapi ternyata tidak ada tindakan juga dari pemerintah daerah ataupun aparat terkait,” kata Asera di Palangka Raya, belum lama ini.

Padahal, menurut Asera, saat ini persoalan tata guna lahan di Kalteng, baik konflik atau sengketa antara masyarakat dan perusahaan (investor) serta kewajiban sosial perusahaan, seakan menjadi api dalam sekam yang setiap saat bisa menyala atau bom waktu yang setiap saat bisa meledak, jika tidak segera diselesaikan dan diantisipasi.

Lebih lanjut dikatakan, ketidaktegasan pemerintah mengakibatkan lamban dan terkatung-katungnya penyelesaian persoalan maupun sengketa yang melibatkan perusahaan besar swasta (PBS). “Jika pemerintah tegas, maka saya yakin tidak akan terjadi. Harus ada ultimatum dan tindakan eksekusinya. Cabut izin perusahaan yang tidak beres. Kalau tidak tegas, maka tidak heran kadang pemerintah daerah pun seperti dipandang sebelah mata saja,” ujarnya.

Selain ketegasan pemerintah daerah, penyebab lainnya, imbuh dia, adalah keberadaan aparat keamanan baik Polri maupun TNI. “Jujur saja, kami sering kali mendapat keluhan dan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan aparat keamanan yang ngepos di PBS-PBS ini. Karena banyak terjadi, keberadaan mereka seperti dijadikan tameng oleh PBS untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti warga yang menuntut hak mereka kepada perusahaan,” sebut Asera.

“Seharusnya aparat yang melakukan pengamanan itu bisa bersikap bijak dan netral. Jangan sampai mereka yang dinilai berat sebelah, semakin membuat antipati dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Perusahaan dijaga, masyarakat pun diayomi, berimbang, bukan justru menjadi disakiti,” imbuhnya lagi.

Ketua DPW PKB Kalteng itu menyebutkan sudah menjadi rahasia umum, jika banyak investasi yang sudah operasional meskipun belum mengantongi izin lengkap. “Jadi, investor-investor itu jangan datang dengan senyum dan janji-janji saja. Tetapi setelah jalan, alih-alih membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, justru malah menimbulkan konflik dan kesusahan bagi warga kita,” ujar dia.

Beberapa hal yang menjadi konflik antara warga dan perusahaan di Kalteng, sebut Asera, seperti ganti rugi lahan, CSR, plasma atau kemitraan dan tenaga kerja, saat ini kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Bahkan ia mengibaratkan seperti bom waktu.

“Persoalan-persoalan ini terjadi hampir di seluruh daerah. Sudah bertahun-tahun tak kunjung bisa diselesaikan, bahkan semakin bertambah. Ini bisa jadi bom waktu kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Asera, satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu adalah dengan pembentukan tim terpadu yang bertugas melakukan pengawasan secara mobile serta bisa melakukan penindakan dengan tegas.

“Kita semua ingin investasi sebanyak-banyaknya masuk ke Kalteng untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi jangan sampai pula investasi itu justru hanya menguntungkan investor, sementara masyarakat kita tidak dapat apa-apa, justru malah menyengsarakan,” pungkas Asera.