Kades Jangan Terlena dengan Dana Desa

Nataliasi

PALANGKA RAYA – Seluruh kepala desa dan perangkatnya diingatkan jangan terlena besarnya anggaran dana desa yang akan diterima mulai tahun ini. Pasalnya, jika salah dalam pengelolaan justru dikhawatirkan justru berbuah konsekuensi hukum jika salah dalam pengelolaan.

Hal itu diingatkan Anggota Komisi A DPRD Kalteng, Nataliasi, SH, menanggapi segera dikucurkannya dana desa yang dialokasikan melalui APBN.

Menurut dia, meskipun jumlah dana yang akan diterima tidak sebesar yang direncanakan semula yakni mencapai Rp1 miliar per desa, namun hal itu tetap saja menuntut kehati-hatian dalam pengelolaannya oleh aparat desa terkait.

Ia mengingatkan, prinsip kehati-hatian dan transparansi sangat diperlukan dalam pengelolaan dana besar tersebut. “Jangan hanya senang dapat anggaran ratusan juta. Karena semua itu harus dipertanggungjawabkan dan kalau sampai salah, justru bisa berakibat negatif bagi kepala desa maupun perangkatnya,” tutur Nataliasi, awal pekan tadi.

Menurut dia, kekhawatiran akan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana oleh para kepala desa itu cukup beralasan, mengingat pelajaran selama ini yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan melalui APBD.

“Selama ini kan kita bisa lihat tidak sedikit kepala desa maupun perangkat desa lainnya yang tersandung kasus hukum bahkan harus dipenjara gara-gara pengelolaan ADD, entah itu kesalahan yang mungkin memang disengaja maupun tidak,” ujarnya.

Dia menyarankan, seluruh kepala desa membuat perencanaan secara berkala supaya pembangunan di desa lebih terarah dan berkelanjutan. Karena kini desa memiliki kemampuan lebih besar karena pemerintah mengucurkan dana besar untuk pembangunan desa.

Disamping itu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut juga meminta agar pemerintah daerah melalui lembaga atau instansi terkait, dapat mempersiapkan sumber daya manusia para perangkat desa, terutama dalam hal penyusunan program yang baik hingga pembuatan laporan pertanggungjawabannya yang benar sesuai aturan.

Seperti diketahui, sesuai dengan UU Desa yang ditetapkan tahun 2014 lalu, kucuran anggaran dana desa yang langsung ditujukan ke desa ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di Kalteng. Menurut ketentuan, 90 persen dana harus digunakan untuk pembangunan dan 10 persen sisanya untuk proses pelaksanaannya

“Untuk itu kami meminta pemerintah daerah agar proaktif menyikapi hal ini secara baik. Pemerintah daerah harus membekali para kepala desa pengetahuan tentang keuangan sehingga mereka tidak kesulitan dalam membuat perencanaan, menggunakan anggaran dan membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai aturan,” ujarnya lagi.

Sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Provinsi Kalteng menyatakan, sebanyak 40 persen dari Rp403 miliar dana desa di APBN yang diterima Provinsi Kalteng akan disalurkan pada akhir April ini. Dana tersebut langsung disalurkan ke rekening APBD kabupaten yang berhak mendapatkannya. Dana yang akan disalurkan masing-masing kurang lebih sebesar Rp135 juta per desa.

“Penyalurannya memang dilaksanakan tiga tahap. Tahap pertama 40 persen di bulan April, tahap kedua 40 persen pada Agustus dan tahap ketiga 20 persen bulan November,” kata Kasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMDes Kalteng Murtadho di Palangka Raya, belum lama ini.

Besaran dana desa masing-masing kabupaten, yakni Barito Selatan memiliki 86 desa mendapat Rp24 miliar, Barito Utara memiliki 93 desa mendapat Rp25 miliar, Kapuas 214 desa mendapat Rp58 miliar, Kotawaringin Barat 81 desa mendapat Rp23 miliar, Kotawaringin Timur 168 desa mendapat Rp46 miliar.

Kabupaten Katingan 154 desa mendapat Rp42 miliar, Seruyan 97 desa mendapat Rp28 miliar, Sukamara 29 desa mendapat Rp9 miliar, Lamandau 85 desa mendapat Rp23 miliar, Gunung Mas 115 desa mendapat Rp31 miliar, Pulang Pisau 95 desa Rp26 miliar.

Kemudian Murung Raya 116 desa mendapat Rp33 miliar dan Barito Timur 101 desa mendapat Rp27 miliar. “Hanya Kota Palangka Raya tidak mendapat dana ini, karena tidak memiliki desa melainkan kelurahan,” jelas Murtadho.